Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah izin pertambangan terbanyak di dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.
Semula, Tri menjelaskan bahwa tingginya harga komoditas seperti nikel serta rendahnya biaya belanja modal dan periode pengembalian investasi yang hanya sekitar empat tahun telah membuat banyak investor tertarik membangun smelter di Indonesia.
“Dibuka di manapun di belahan dunia ini, yang dalam waktu 3-4 tahun ada 50 smelter, itu mungkin hanya Indonesia. Dan, perlu Bapak-Ibu anggota ketahui bahwa jumlah perizinan tambang terbanyak di seluruh dunia adalah Indonesia. Dari kelas raksasa sampai dengan kelas sangat kecil,” ungkap Tri dalam RDP tersebut dikutip Rabu (7/5/2025).
Oleh sebab itu, dengan kondisi tersebut Tri mengakui bahwa regulasi di sektor Minerba menjadi sangat kompleks. Sebab, regulasi harus dapat mencakup perusahaan besar sekaligus pelaku usaha kecil.
Ia juga menyoroti perubahan kewenangan dalam pengelolaan tambang antara pusat dan daerah. Misalnya saja saat perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagian kewenangan masih berada di daerah.
Namun, setelah Undang-Undang Cipta Kerja keluar seluruh kewenangan akhirnya ditarik ke pemerintah pusat. Hal ini lantas membuat Kementerian ESDM menjadi kewalahan.
“Nah, terkait reklamasi pasca tambang, ini sedang kita lakukan pembenahan. Poinnya, dulu kewenangan ada di daerah, terus kemudian setelah kewenangan berpindah di pusat, itu baru kami melakukan rekonsiliasi untuk penyerahan dokumen reklamasi yang dari daerah ke pusat. Baik dari Bupati, Gubernur, maupun di pusat,” ujarnya.
(pgr/pgr)
Sumber: CNBC Indonesia
